You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Hindari Cek-Cok Soal Tiket,Pemkab Akan Panggil Pelaku Jasa Wisata
photo Suparni - Beritajakarta.id

Pemkab akan Fasilitasi Pertemuan Soal Tarif Kapal Ojek

Pasca dipindahkan dari Dermaga Muara Angke ke Dermaga Kali Adem, hingga kini penentuan tarif kapal ojek belum ada titik temu. Rencana pemberlakuan tiket pada Sabtu, (1/8) lalu juga batal dilakukan lantaran belum ada kesepakatan antara pemilik kapal ojek, pengusaha travel, dan koperasi pengelola. 

Kami akan fasilitasi seluruh pihak untuk berembuk, menentukan harga tiket dari Kali Adem ke pulau pemukiman, agar adil

Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Ismer Harahap mengatakan, pihaknya ingin segera ada keputusan terkait besaran tarif tiket.

"Kami akan fasilitasi seluruh pihak untuk berembuk, menentukan harga tiket dari Kali Adem ke pulau pemukiman, agar adil," ujar Ismer, Senin (3/8).

Pemberlakuan Tiket Penumpang Kapal Ojek Ditunda

Semua itu, kata Ismer, agar penanganan transportasi dan wisata ke Kepulauan Seribu lebih profesional.

"Semua harus terbuka, agar saling menguntungkan, jangan sampai pihak travel saja yang untung, pemilik kapal ojeknya tidak," katanya.

Menurut Ismer, pertemuan antara ketiga pihak tersebut hendaknya segera dilakukan mengingat Minggu (2/8) kemarin di Pulau Tidung telah diberlakukan tiket secara sepihak oleh Asosiasi Pemilik Travel Pulau Tidung, berdasarkan kesepakatan pemilik travel dengan tokoh masyarakat tanpa melibatkan pemilik kapal ojek.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11101 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1335 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1260 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1260 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye976 personBudhi Firmansyah Surapati